Aksi protes berujung kekerasan terjadi di kota kota besar di India pada hari Kamis (16/6/2022). Aksi itu terjadi dua hari setelah pemerintah mengumumkan perombakan besar besaran terhadap proses perekrutan angkatan bersenjata India. Dilansir , ratusan calon pelamar membakar gerbong kereta, memblokir rel kereta api dan jalan.
Mereka juga bentrok dengan pasukan keamanan saat meneriakkan slogan slogan menentang rencana perekrutan tentara jangka pendek. Demonstran berpendapat perekrutan bergaya AS itu akan akan membuat mereka menganggur. Pada hari Selasa, Pemerintah India meluncurkan program "Agnipath" atau "Jalan Api", yang akan melantik calon angkatan bersenjata untuk dikontrak hanya empat tahun ke dalam tiga layanan: angkatan laut, angkatan udara dan angkatan darat.
Setelah peserta menyelesaikan program ini, hanya 25 persen yang akan dipertahankan dan sisanya akan dilepaskan. Menteri Pertahanan Rajnath Singh menyebut skema baru itu sebagai "reformasi kebijakan pertahanan utama" untuk membuat angkatan bersenjata India lebih siap tempur. Langkah itu juga bertujuan untuk mengurangi dana pensiun dan gaji yang membengkak, yang telah menjadi masalah sejak lama.
Ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut pembatalan rencana tersebut. Orang orang di negara bagian Bihar, Rajasthan, Haryana dan Uttar Pradesh mengangkat slogan slogan seperti "jatuhkan pemerintah India" dan "beri kami pekerjaan atau bunuh kami." Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa yang marah.
Beberapa gerbong kereta api dibakar di Chhapra di distrik Saran, Bihar saat protes semakin berkecamuk. "Para pengunjuk rasa membakar kereta di satu tempat," kata Sanjay Singh, direktur jenderal polisi tambahan di negara bagian Bihar. Ia menambahkan bahwa jalan dan rel kereta api terhalang di puluhan tempat.
Sekitar 22 kereta East Central Railway di Bihar dibatalkan dan 29 lainnya terkena dampak karena demonstrasi. Di bawah skema baru, sekitar 45.000 hingga 50.000 tentara akan direkrut setiap tahun untuk kandidat berusia antara 17 setengah tahun hingga 21 tahun. Dari total rekrutmen tahunan, hanya 25 persen yang akan diizinkan untuk melanjutkan tugas selama 15 tahun lagi di bawah komisi permanen.
Sementara yang lain akan dibebaskan dengan sertifikat keterampilan dan kursus. Kandidat yang lolos akan diberikan Rs 30.000 (Rp 5,6 juta) setiap bulan dan manfaat lainnya selama periode empat tahun. Para prajurit jangka pendek akan mendapatkan Rs 1.171.000 (Rp 222 juta) di akhir kontrak mereka.
Adanaya program 4 tahun ini akan secara efektif membuat 75 persen rekrutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun. Pensiun menjadi salah satu manfaat utama bergabung dengan angkatan bersenjata bagi ratusan ribu calon. Sebab, pensiun dianggap memberikan jaminan sosial bagi mereka yang berasal dari latar belakang terpinggirkan tanpa adanya sumber daya untuk mendapatkan gelar untuk pilihan karir lainnya.
Tentara India – salah satu pasukan yang terbesar di dunia dengan 1,4 juta personel – merupakan salah satu pekerjaan favorit di negara itu. Tetapi kekhawatiran memuncak karena proses rekrutmen ditunda selama dua tahun terakhir karena pandemi virus corona. Para calon pelamar pun khawatir mereka sudah melewati batas usia yang ditentukan.
"Ke mana kami akan pergi setelah bekerja hanya empat tahun? Kami akan menjadi tunawisma setelah empat tahun mengabdi." "Jadi kami membuat jalan macet; para pemimpin negara sekarang harus tahu bahwa orang orang sekarang sadar," seorang pemrotes di Jehanabad, Bihar mengatakan kepada kantor berita India ANI. Skema baru ini juga memicu perdebatan di antara para politisi dan veteran tentara.
Banyak di antaranya mengatakan bahwa kurangnya perlindungan kerja dapat menyebabkan tingkat motivasi yang rendah. Selain itu, skema ini menimbulkan risiko memiliki ribuan pemuda pengangguran muda dengan pelatihan senjata di masyarakat, yang berpotensi menyebabkan kejatuhan hukum dan ketertiban. Mayor Jenderal GG Dwivedi dalam sebuah kolom di The Indian Express menjuluki model Tour of Duty sebagai "tentara turis".
Ia mengatakan gaya itu sedang populer di AS dan barat, di mana mereka memiliki "lingkungan yang damai dengan perbatasan yang tetap". "Tetapi skema itu cacat dan layak untuk ditinjau secara holistik karena India menghadapi kenyataan nyata dari ancaman dua front di perbatasan dengan tetangga yang bermusuhan, Pakistan dan China," katanya. Pensiunan Letnan Jenderal Zameer Uddin Shah mengatakan skema itu adalah kemunduran dan tindakan paling merugikan yang dilakukan pada angkatan bersenjata.
"Dengan satu tahun dihabiskan untuk pelatihan dan enam bulan untuk formalitas pra pembebasan, prajurit itu hanya akan mendapatkan 2,5 tahun untuk melayani, yang tidak cukup untuk menanamkan etos resimen, afiliasi, dan disiplin," kata veteran itu. Pensiunan mayor jenderal GD Bakshi mengatakan dia "terperangah" dengan skema tersebut. "Saya pikir awalnya itu adalah uji coba yang dilakukan secara percontohan."
"Ini adalah perubahan menyeluruh untuk mengubah angkatan bersenjata India menjadi pasukan kuasi wajib militer dengan masa jabatan pendek seperti China." "Demi Tuhan, tolong jangan lakukan itu," katanya dalam tweet. "Jangan hancurkan institusi kita di saat ancaman besar dari China & Pakistan."
"Angkatan bersenjata telah bekerja dengan baik." "Hanya untuk menghemat uang, janganlah kita menghancurkan apa yang kita miliki."
